
Gorontalo — Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo (FIP UNG) dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026. Mengusung tema “Pendidikan Berbasis Kawasan: Menyatukan Aspirasi, Mewujudkan Inspirasi”, kegiatan yang dilaksanakan di Aula FIP UNG ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari Provinsi Gorontalo dan wilayah sekitarnya, meliputi pemerintah daerah, BPMP, unsur GTK, organisasi profesi, akademisi, hingga para peneliti. Dari Jurusan PGSD turut hadir Ketua Jurusan, Guru Besar, Dosen, hingga mahasiswa.
FGD secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor IV UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., yang menyampaikan bahwa pendidikan berbasis kawasan merupakan bagian dari strategi pengembangan Universitas Negeri Gorontalo sebagai kampus kawasan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, UNG tidak hanya berfokus pada internasionalisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui pendidikan yang kontekstual, relevan, serta sesuai dengan karakteristik wilayah.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd., menjelaskan bahwa FGD tersebut tidak hanya menjadi forum akademik semata, tetapi juga ruang kolaboratif untuk merumuskan agenda pendidikan berbasis kawasan di Gorontalo dan daerah sekitarnya. Ia menilai bahwa berbagai persoalan pendidikan, seperti mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, distribusi guru, hingga tata kelola pendidikan, merupakan persoalan yang saling berkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan secara terpisah.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan berbasis kawasan membutuhkan perspektif baru yang mampu mengintegrasikan data daerah, kajian akademik, praktik baik, serta kebijakan pendidikan dalam satu ekosistem kolaboratif. Dalam hal ini, FIP UNG hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung penyusunan kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Lebih lanjut, Dekan FIP UNG menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD telah dirancang secara sistematis agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja. Kegiatan tersebut meliputi pembukaan, pengantar akademik dan kebijakan, pemaparan kondisi daerah, diskusi kelompok terpumpun, hingga penyusunan policy brief dan road map pendidikan kawasan tahun 2026–2030.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan berbasis kawasan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah memiliki peran dalam penyediaan data dan arah kebijakan, BPMP bertugas mengawal mutu pendidikan dan rapor pendidikan, unsur GTK memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan, sedangkan perguruan tinggi berkontribusi melalui kajian, penelitian, pelatihan, dan evaluasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tidak cukup hanya sebatas penandatanganan MoU atau PKS, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata berbasis data, persoalan riil, dan indikator keberhasilan yang jelas.
FGD ini juga ditargetkan menghasilkan dokumen operasional berupa Policy Brief Pendidikan Berbasis Kawasan, Road Map Pendidikan 2026–2030, program prioritas pendidikan daerah, serta komitmen tindak lanjut lintas lembaga.
Kegiatan diskusi dipandu oleh Dr. Arifin, M.Pd., Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG, yang dikenal sebagai akademisi dan peneliti di bidang manajemen pendidikan. Dengan pengalaman akademik dan penelitian yang dimilikinya, ia mampu mengarahkan jalannya diskusi secara dinamis dan konstruktif sehingga berbagai gagasan peserta dapat terhubung dalam satu kerangka pengembangan pendidikan berbasis kawasan.
Dalam forum tersebut, Prof. Dr. Amir Archam, M.E., dari UNG menyoroti kawasan Teluk Tomini sebagai kawasan strategis dunia yang kaya sumber daya, namun masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendidikan. Ia mengungkapkan meningkatnya angka anak putus sekolah di wilayah pertambangan dan menilai bahwa UNG harus hadir sebagai agen pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan guru di daerah.

Pandangan filosofis juga disampaikan oleh Basri Amin, S.Sos., M.A., Ph.D. Ia menilai bahwa pendidikan saat ini terlalu administratif dan belum sepenuhnya mempersiapkan generasi menghadapi perkembangan ilmu di masa depan. Menurutnya, konsep kawasan tidak hanya dipahami sebagai batas geografis, tetapi juga sebagai ruang sosial, budaya, dan pengetahuan yang hidup. Ia turut mengkritisi data pendidikan yang sering kali belum menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Dari unsur pemerintah daerah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Siti Maria I. Lahidjun, S.Pd., M.Si., mengakui masih adanya keterbatasan dalam pemetaan kebutuhan jurusan dan sekolah berbasis potensi wilayah. Ia berharap perguruan tinggi dapat membantu pemerintah melalui kajian akademik yang lebih mendalam terkait kebutuhan pendidikan daerah, termasuk pemetaan kompetensi peserta didik, kebutuhan guru, dan tata kelola sekolah berbasis karakter kawasan.
BPMP Provinsi Gorontalo turut memperkaya diskusi melalui pendekatan berbasis data kawasan. Berdasarkan data hingga awal 2026, Provinsi Gorontalo masih menghadapi sekitar 25.420 anak tidak sekolah, yang terdiri atas 8.238 anak belum pernah sekolah, 10.200 anak putus sekolah, dan 6.982 lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Faktor ekonomi, rendahnya minat belajar, serta keterbatasan akses pendidikan menjadi penyebab utama persoalan tersebut.
Sementara itu, KGTK Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan berbasis kebutuhan kawasan. Berbagai program prioritas dipaparkan, di antaranya Pelatihan Pembelajaran Mendalam, Program Sekolah Model, Pendidikan Inklusif, Program STEM, pelatihan tenaga kependidikan, hingga penguatan literasi numerasi melalui program Matematika Gembira. KGTK juga mendorong digitalisasi pembelajaran, pengembangan guru kreator konten, serta pemenuhan kualifikasi akademik S1/D-IV bagi guru PAUD dan SD.
Dalam paparannya, KGTK Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa jumlah PTK di Provinsi Gorontalo mencapai 20.338 guru, 1.457 kepala sekolah, dan 2.261 tenaga kependidikan. Selain itu, selama periode 2025–2026 lebih dari 2.131 PTK telah difasilitasi melalui berbagai program peningkatan kompetensi.
Berbagai perwakilan daerah juga menyampaikan pandangannya terkait pendidikan berbasis kawasan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Dr. Husin Ali, S.Pd., M.AP., menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan pendidikan dan kepemimpinan sekolah sesuai karakter Kota Gorontalo sebagai “Kota Jasa”. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Dr. Abd. Waris, S.Pd., M.Pd., menyoroti rendahnya kompetensi lulusan, terutama dalam Bahasa Inggris, dampak pasca-Covid terhadap pembelajaran, serta kekurangan guru di berbagai bidang.
Ahmad Sarman, M.Pd., dari Kabupaten Boalemo menyoroti rendahnya kualifikasi guru PAUD dan SD, tantangan literasi dan numerasi, hingga persoalan perundungan verbal di sekolah. Meski demikian, Boalemo telah mulai mengembangkan Smart School berbasis digital walaupun masih terkendala akses internet di beberapa wilayah.
Dari Kabupaten Pohuwato, Arman Mohamad, S.Pd.I., M.Si., menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan karakter kawasan pertambangan dan pesisir Teluk Tomini, termasuk revitalisasi sekolah di wilayah lingkar tambang melalui dukungan CSR perusahaan.
Sementara itu, Supriadi Goma, S.Pd.I., dari Bolaang Mongondow Utara menyoroti lemahnya kompetensi guru dalam memahami mata pelajaran yang diajarkan serta pentingnya kebijakan pendidikan berbasis riset. Pandangan tersebut diperkuat oleh Ivoni Margareta Ismail, S.Pd., M.Si., yang menjelaskan pengembangan pendidikan pertanian berbasis climate change guna memperkuat kewirausahaan peserta didik dan pendidikan berbasis potensi lokal.
Dr. Romy Baruadi, S.Pd., M.Pd., turut menyampaikan bahwa konsep pendidikan berbasis kawasan sejatinya telah lama hidup dalam tradisi pendidikan lokal, seperti pembelajaran berbasis alam, pengolahan jagung, dan muatan lokal yang perlu direvitalisasi dalam sistem pendidikan modern. Sementara itu, Prof. Dr. Maryam Rahim, M.Pd., menegaskan bahwa solusi pendidikan sebenarnya telah tersedia, namun implementasinya belum optimal. Ia menawarkan penguatan sekolah terbuka, rumah belajar masyarakat, dan sekolah binaan sebagai solusi terhadap persoalan anak tidak sekolah dan perundungan.
Selain itu, Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd. salah satu Guru Besar jurusan PGSD, menekankan pentingnya penguatan karakter guru dan peserta didik di tengah perubahan zaman yang cepat. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kompetensi akademik, tetapi juga harus membangun karakter religius, integritas, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi.
Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan peluncuran buku monograf berjudul “Guru Penggerak Perubahan: Kepemimpinan Pembelajaran di Era Digital dan Kecerdasan Buatan” karya pengurus PGRI Cabang Khusus UNG yang terdiri atas dosen dan peneliti UNG. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FIP UNG dengan sejumlah mitra strategis pendidikan.
Dari keseluruhan diskusi, sejumlah rekomendasi mulai dirumuskan untuk dituangkan dalam policy brief pendidikan berbasis kawasan. Rekomendasi tersebut meliputi pengembangan kurikulum berbasis potensi wilayah, pemetaan kebutuhan guru berdasarkan data riil daerah, penguatan pendidikan vokasi kawasan, revitalisasi sekolah di wilayah khusus, penguatan layanan BK, peningkatan literasi dan numerasi kontekstual, serta penguatan kepemimpinan sekolah dan tata kelola berbasis rapor pendidikan.
Menutup kegiatan tersebut, Penanggung Jawab FGD, Dr. Candra Cuga, M.Pd., menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian GEMA Hardiknas FIP UNG 2026 yang berlangsung sejak 2 hingga 24 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa di tengah peringatan Hardiknas yang cenderung lebih sepi di berbagai daerah, FIP UNG tetap berkomitmen menjaga semangat, optimisme, dan kewarasan pendidikan melalui berbagai kegiatan akademik, literasi, inovasi, dan kolaborasi pendidikan kawasan.
Melalui kegiatan FGD ini, Jurusan PGSD banyak mengumpulkan saran, koreksi, dan ide dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk memperkuat komitmen dan strategi jurusan dalam mencetak para calon guru sekolah dasar.